Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | AULIA MAY PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T03:58:22Z | |
dc.date.available | 2019-07-19T03:58:22Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2018-12-05 | |
dc.identifier.isbn | 14208003 | |
dc.identifier.isbn | 14208003 | |
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.other | 02.21800270 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/12006 | |
dc.description.abstract | AULIA MAY PUTRI. NIM 14 208 003. Judul Skripsi: Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Menurut Prespektif Hukum Tata Negara Islam. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2018. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana eksistensi partai politik di Indonesia menurut prespektif hukum tata negara islam tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi partai politik dalam sistem tata negara Indonesia. untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum tata negara Islam terhadap eksistensi partai politik. Penelitian ini dapat dikategorikan Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang berkaitan dengan Eksistensi Partai Politik di Indonesia menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan Normatif dimaksudkan adalah meneliti peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan eksistensi partai politik di Indonesia menurut prespektif hukum tata negara Islam. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraan dan hukum tata Negara Indonesia menurut UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara, akan tetapi partai politik bukan bagian dari alat-alat kelengkapan Negara. Hal ini terlihat dari hubungan dan peran partai politik itu sendiri. Menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam keberadaan partai politik di Indonesia adalah boleh (mubah) sepanjang partai politik tersebut memberikan kemaslahatan umat. Secara khusus dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak dikenal partai karena ada lembaga-lembaga tertentu yang diamanahi untuk memilih kepala negara seperti ahlalhalliwaal-„aqdi. | |
dc.format | Computer File | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
dc.subject | Politik Islam | |
dc.subject.ddc | 2x6,2 | |
dc.subject.ddc | 2x6,2 | |
dc.title | EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM | |
dc.type | Skripsi |