ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK YANG TERINDIKASI KDRT PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DAN HUKUM ISLAM (Studi PutusanNomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)

Abstract

ADRIANTITO RAMADHAN. NIM 1630201001, Judul Skripsi: “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana penerapan pertimbangan putusan hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA/Pyk yang memberi nafkah kepada istri yang nusyuz dan juga terindikasi KDRT beserta tinjauan pertimbangan hukum hakim berdasarkan undang-undang PKDRT dan Hukum Islam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskanbagaimana penerapan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang memberi nafkah kepada istri yang nusyuz dan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk ditinjau dari UU PKDRT dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informasi dari ketua majelis hakim yang memutus perkara tersebut, dan juga putusan itu sendiri. Sumber data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalahpertama status nusyuz sang istri menurut pendapat hakim tidaklah ada sebab yang hakim maksud perbuatan nusyuz adalah istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami dalam keadaan rumah tangganya yang masih baik-baik saja, dan sang suamipun tidak menyatakan dan membuktikan istrinya nusyuz. Kemudian sang istri dalam perkara ini menggugat balik sang suami agar diberikan ia nafkah sedang sang suami menyetujuinya dengan kesanggupannya sehingga hakim menyatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan kewajiban nafkah dari sang suami kepada istrinya, namun jika ditinjau dari perspektif hukum materil yakninya KHI termohon terkategori istri yang nusyuz dan nafkah dari suami kepadanya terhalang baik itu ketika iya nusyuz ataupun bercerai akibat nusyuz tersebut.Kedua, mengenai sudut pandang UU PKDRT tentang adanya indikasi penelantaran dari sang istri berdasarkan kewajibannya menurut UU Perkawinan Pasal 34 ayat (2) tidak bisa ia jalankan kewajibannya berdasarkan UU tersebut sehingga terkategori penelantaran berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT.Sedangkan sang suami yang berdasarkan pernyataan hakim adalah pelaku penelantaran setelah dianalisis berdasarkan kewajibannya pada Pasal 34 ayat (1) tidak bisa sepenuhnya melanggar pasal tersebut karena sang suami berdasarkan kemampuannya masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada sang istri dan anak sehingga tidak bisa sepenuhnya diindikasikan sang suami melakukan penelantaran. Ketiga, dari sudut pandang hukum Islam (pendapat mazhab) mengenai nusyuz. Sikap seorang istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami seluruhnya imam mazhab sepakat itu adalah perbuatan nusyuz dan perbuatan nusyuz mengakibatkan terhalangnya nafkah dari suami kepada istrinya.