perbandingn fungsi legislasi dewan perwsakilan rakyat dengan sulthah al tasyri'iyah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Abstract

Mega Silvia. NIM. 1730203040 (2017). Judul Skripsi “ Perbandingan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Sulthah Al-Tasyri’iyyah Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah perbandingan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat dengan sulthah al-tasyri‟iyyah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana persamaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan Sultah Al-Tayri‟iyyah dalam penyusunan peraturan perundang- undangan dan bagaimana perbedaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat dengan sulthah al-tasyri‟iyyah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau library research dengan metode komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang merupakan pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat kesimpulan bahwa Perbandingan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Sulthah Al- Tasyri‟iyyah Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ada terdapat persamaan dan perbedaan di antara kedua lembaga tersebut. Persamaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Sulthah Al-Tasyri‟iyyah dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah: (a) Keduanya sama-sama merupakan lemabaga perwakilan rakyat; (b) Keduanya sama-sama mempunyai wewenang dalam membentuk undang-undang; (c) Keduanya sama-sama melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif; (d) Keduanya sama-sama melakukan pengawsan terhadapa anggaran keuangan negara. Perbedaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Sulthah Al-Tasyri‟iyyah dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilihat dari pemaparan berikut: (a)DPR merupakan lembaga pemerintah yang berwewenang penuh dalam pembuatan undang-undang, sedangkan Sulthah Al-Tasyar‟iyyah tidak memiliki kewenangan penuh untuk pembuatan peraturan perundang-undangan melainkan hanya sebatas menggali dan mengeluarkan hukum yang ada di dalam al-Qur’an dan sunnah; (b) Di dalam pemerintahan Islam Sulthah Al-Tasyri‟iyyah lebih berfokus pada pencalonan imam, penyeleksian imam serta membaiatkan imam, namun di dalam pemerintahan Indonesia, DPR lebih berfokus pada fungsi utamanya dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan; (c)Dari ruang lingkup kerjanya, DPR mempunyai ruang lingkup kerja yang lebih sempit atau dibatasi sedangkan di dalam pemerintahan Islam, Sulthah Al-Tasyri‟iyyah memiliki cakupan wilayah yang lebih luas karena tidak adanya pembagian kewenangan untuk daerah seperti halnya di dalam pemerintahan Indonesia sekarang; (d) Di dalam pemerintahan Islam untuk menjadi anggota lembaga legislatif haruslah seorang laki-laki tidak boleh perempuan, sedangkan di dalam praktek pemerintahan Indonesia, perempuan dibolehkan untuk menjadi anggota dewan.