Abstract:
ABSTRAK FUAD HASIM, NIM 1730203029, Judul Skripsi “PERBANDINGAN DIALEKTIKA TENTANG PENGANGKATAN MENTERI MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IBNU KHALDUN” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Perbandingan Dialektika Tentang Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi Dan Ibnu Khaldun. Dialektika yang penulis maksud disini membandingkan dua argumentasi dari tokoh-tokoh yang mengkaji suatu objek yang sama. Dialektika pada pembahasan buku Imam Al-Mawardi dimulai dari pemahaman mengenai pembagian menteri menjadi dua bagian yaitu Wazir Tafwidhi dan Wazir Tanfidzi. Imam Al-Mawardi lebih menjelaskan dengan rinci, baik itu dari 2 syarat sah pokok, syarat tambahan dari Khalifah atau pemimpin sampai pelantikan atau pengangkatan menteri bahkan bagaimana lafaz pengucapan yang seharusnya diucapkan. Sedangkan dalam dialektika pada pembahasan yang dikemukakan dalam buku Ibnu Khaldun Itu dimulai dari pemosisian menteri disuatu negara dimana Wizarat sebagai lembaga kementerian bisa dibentuk ke dalam beberapa bagian, dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian Kepustakaan (Library Research) dan melalui Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: Identifikasi wacana dari buku-buku, Makalah atau artikel, Jurnal, Website (Internet). Ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari variabel yang berupa catatan, transkip, buku dan sebagiannya. Hasil penelitian menunjukan perbandingan dialektika antara Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai tinjauan hukum tata negara Islam tentang pengangkatan menteri disini sangat jelas terlihat bahwasanya dari segi pembahasan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun Jauh berbeda, dimana Imam Al-Mawardi menjelaskan melalui dialeknya mengenai pengangkatan menteri itu secara rinci dan jelas dari pengenalan pembagian menteri dalam tugas dan tanggung sebagai pembantu khalifah dan bagaimana syarat-syarat sahnya sampai kepada diangkatnya seorang menteri. Sedangkan Ibnu Khaldun disini dalam dialeknya mengenai pembahasan pengangkatan menteri ini jelas terlihat beliau menggambarkan secara umum dari bagaimana kedudukan seorang menteri di suatu negara dan kriteria apa saja secara garis besar digambarkan mengenai pengangkatan kementerian. Namun dibalik perbedaan cara dialektika dalam bahasanya mereka memiliki kesimpulan yang sama bahwasanya seorang menteri yang diangkat dan dilantik ini harus sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat sah seorang menteri.
