Abstract:
ABSTRAK Yana Syukra NIM 1730203086, Judul Skripsi : “PEMENUHAK HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA TINJAUAN ATAS SIYASAH DUSTURIYAH” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2022. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan hak asasi manusia terhadap pedagang kaki lima (selanjutnya ditulis PKL) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak asasi manusia terhadap pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak khususnya terhadap pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tinjauan atas siyasah dusturiyah. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris atau lapangan (field research). Sumber Penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu Kepala Bagian Hukum di Kota Bukittinggi, Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya ditulis SATPOL PP) Kota Bukittinggi, pedagang kaki lima dan data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data digunakan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi. Upaya pemenuhan hak asasi PKL oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sudah terlaksana, yang pertama seperti memfasilitasi tempat berjualan bagi PKL, yaitu seperti kios-kios yang telah di bangun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tepatnya di sederetan jalan yang terletak di Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kedua PKL wajib membayar biaya sewa kios yang mereka tempati setiap bulannya kepada Dinas Pelayanan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya bagi PKL yang masih berjualan di tempat yang bukan di peruntukkan untuk mereka berdagang akan diberikan sanksi yaitu seperti teguran lisan oleh SATPOL PP. Siyasah dusturiyah menjelaskan tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, dimana konsep tersebut menjelaskan penerapan syariat Islam untuk mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
