Abstract:
ABSTRAK Misalina. NIM 1730203043. Judul Skripsi : Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi. Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam SKRIPSI adalah Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi. Tujuan pembahasan untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah, langsung di Indonesia dan bagaimana analisis pemikiran al-mawardi tentang pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan adalah mencari dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan dilakukan dengan menyeleksi dan mengklasifikasi kemudian menarasikan sehingga dapat menjawab permasalahan. Kepal daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin Birokrasi dan mengerakan jalan roda pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan yang terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan (protective, public services, dan development). Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan. Mekanisme Pemilihan Kepala daerah Langsung Di Indonesia Undang-Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pilkada langsung, sedangkan pemikiran Al-maward pemilihan kepala daerah dilakukan dua cara, pengangkatan secara suka rella dan pengangkatan secara paksa. Mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dan menurut al-mawardi adanya persamaan dan perbedaan mekanisme, persyaratan, kewenangan kepala daerah dan tahapan pemilihan kepala daerah. Jika Indonesia menerapkan pemikiran Al-mawardi maka akan timbulnya dampak. Negative seperti banyak timbul rasa kurang percaya rakyar kepada pemimpinya karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat tapi di inginkan Khalifah, kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konsteks keindonesian yang mana menetapan kepala daerah dipilih oleh rakyat, akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada Khalifah.
