Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas oleh kpu pasaman barat pada pemilu 2019 perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan siyasah dusturiyah

Abstract

ABSTRAK BUNGA PUTRI FIRDAUS, NIM 1830203018, Judul Skripsi “PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS OLEH KPU PASAMAN BARAT PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN SIYASAH DUSTURIYAH”Jurusan Hukum Tata Negara(Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Mahmud Yunus Tahun 2022 Rumusan masalah adalah bagaimana KPU Melaksanakan Pemenuhan Hak pilih Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat, apa saja Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pilih pada Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat, Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Disabiiltas. Tujuan penelitian untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pelaksanaan Pemilu 2019 Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat dan untuk Mengetahui Tinjauan dan Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah Field Research, dengan pendekatan deskritif, teknik pengumpulan data primer wawancara, dan dokumentasi, data sekunder, Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Hubermen dan teknik keabsahan data menggunkan triangulasi.Hasil penelitian, Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pasaman Barat telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialiasi dan memberikan materi tentang tata cara memilih dalam pemilu 2019, tapi belum terealisasi dengan baik karenya fakta dilapangan masih ada dari para penyandang disabilitas yang sudah ingin menyalurkan suaranya namun akibat kurang efektifnya dari pihak penyelenggara pemilu, hak-hak pilihnya tidak tersalurkan,Faktor pengambat dari penelitian ini yaitu: (1) pendidikan penyandang disabilitas (2) petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) juga megalami kesulitan dalam pendataan yang disebabkan lokasi para penyandang disabilitas sulit untuk di jangkau dan akses ke sana sangat jauh. (3)sarana prasarana. (4) komisi pemilihan umum (KPU) yaitu orang-orang yang cacat permanen kami butuh bantuan dari semua lembaga yang berkaitan dengan pemilu, mereka menuntut ketika dihadirkan untuk memilih, mereka ingin difasilitasi sementara anggaran untuk memfasilitasi belum ada dan kita juga mencari sosulusi, kita juga mendatangi langsung kerumah-rumah para disabiltas, sehingga suara mereka dapat tersalurkan dengan baik, di tempat pemungutan suara (TPS) kami sudah menyediakan dengan semaksimal mungkin, dan faktor penghambat lainya seperti orang tuna rungu dan tuna netra harus punya cara khusus untuk menyampaikan informasi kepada mereka hal inilah yang masih menjadi masalah, dikarenakan kami belum mampu menyediakan orang-orang untuk menjadi terjemahannya. bahwa pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas oleh KPU Pasaman Barat pada pemilu 2019 belum sesuai dengan Siyasah Dusturiyah. KPU belum mampu menjalankan untuk pemenuhan hak pilih dan belum semaksimal mungkin. Dan juga partisipasi warga yang masih sangat rendah.