Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Abstract

ABSTRAK ULFA ASTIN. NIM. 1830203083. Judul Skripsi: “Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pendapat yang pro dan kontra terhadap syarat pendidikan calon anggota legislatif menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum perimer yaitu, Al-Qur’an, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sumber hukum sekunder yaitu, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dan bahan hukum tersier yaitu, buku Hukum Positif dan Ketatanegaraan Islam, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, skripsi, artikel terkait dengan pokok pembahasan penulis. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama anggota legislatif dengan tamatan SMA sederajat telah memenuhi syarat yang disampaikan dalam undang-undang, namun untuk menjadi wakil rakyat dengan tamatan SMA Sederajat bisa dikatakan belum ahli atau berwawasan dengan adanya keterbatasan pendidikan. Mahfud MD menyatakan bahwa pendidikan itu adalah kunci yang mempunyai makna filosofi tersendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menjadi ukuran utama kemajuan suatu bangsa dimana peroses terus menerus yang tidak terhenti, yang berarti pendidikan harus selalu bergerak dan tidak setatis. Plato juga mengemukakan bahwa Negara harus dikuasai oleh ahli fikir atau filsafat, karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan sebenarnya dalam kehidupan, yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Oleh sebab itu pendidikan sangatlah penting, karena dengan pendidikan seseorang akan lebih mampu untuk memecahkan persoalan-persolan yang terjadi di zaman modern ini karena dengan pengetahuannya itu terbentuklah peraturan yang bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Kedua Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menyatakan bahwa untuk menjadi Ahl al-Halli wa al-Aqdi adalah orang yang benar-benar mampu mengemban amanah, adil, dan berwawasan luas (ilmu agama dan ilmu umum) yang harus dimiliki sampai di level mampu berijitihad yang berarti anggota legislatif harus menguasai benar semua cabang ilmu agama dan umum. Jika kelembagaan legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) maka sebuah lembaga negara akan mudah memecahkan persoalan ataupun mengatur Negaranya ke arah Baldatun Toyibatun Wa Robun Ghafur, karena semuanya akan berlandasakan kepada Al-Qur’an dan Sunnah dalam menetapkan suatu aturan atau kebijkan-kebijkan pemerintahan.