Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Bsk Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Abstract

DESNAL MULYANA, NIM. 13 201 008 Judul Skripsi “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA NOMOR: 0144/PDT.G/2017/PA.BSK TENTANG CERAI TALAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam menyidangkan perkara Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.Bsk tentang cerai talak dan analisis pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor: 0144/Pdt.G/2017/PA.Bsk tentang cerai talak menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor: 0144/Pdt.G/2017/PA.Bsk tentang cerai talak menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Instrumen penelitian yaitu penulis sendiri dan dibantu oleh instrumen pendukung yaitu handphone dan recorder. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian yang diperoleh Pertama Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor:0144/Pdt.G/2017/PA.Bsk tentang cerai talak adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Hakim melihat perselisihan dan ketidakrukunan tersebut karena setelah pernikahan dilakukan, Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah. Hakim juga tidak boleh menolak perkara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaaan kehakiman. Kedua, Analisis tentang pertimbangan hakim memutus perkara Nomor:0144/Pdt.G/2017/PA.Bsk tentang cerai talak secara formal sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f. Kemudian suami juga mempunyai hak talak dan hak untuk mengajukan permohonan cerai talak Namun, jika dilihat dari latar belakang terjadinya perkawinan, maka sebaiknya perkara ini diarahkan kepada pembatalan perkawinan, karena perkawinan dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan juga masih ada yang mana sesuai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Sebaiknya hakim tidak hanya berpedoman kepada azas hukum acara peradilan agama, yang mana hakim bersifat pasif dan menunggu datangnya perkara. Akan lebih baik hakim juga bersifat aktif dengan menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena akan lebih menguntungkan para pihak jika dilihat dari segi akibat hukum yang timbul.